(Sumber gambar: goodreads.com)
Dalam narasi sejarah arus utama Indonesia, figur-figur Partai Komunis Indonesia (PKI) biasanya digambarkan secara monolitik: kaku, dogmatis, dan puritan. Namun, biografi Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara yang disusun Tim Buku Tempo berhasil membongkar stereotipe tersebut lewat potret kehidupan Wakil Sekretaris Jenderal II PKI, Njoto. Ia hadir sebagai sebuah anomali besar di dalam tubuh partai berlambang palu arit; seorang intelektual dandy, pencinta seni universal, sekaligus komunikator ulung yang bernaluri borjuis. Melalui penelusuran atas kiprahnya di Harian Rakjat, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), serta dinamika hubungannya dengan D.N. Aidit dan Presiden Sukarno, kita bisa melihat bagaimana runtuhnya harmoni personal mampu memicu keretakan sebuah manifesto politik besar.
Njoto, yang lahir di Jember pada 17 Januari 1927, bukanlah aktivis yang gemar meledak-ledak sejak masa sekolahnya di Solo. Ketertarikannya pada politik tumbuh secara senyap. Karakteristik utamanya justru terletak pada kedalaman apresiasi budayanya. Di kala rekan-rekan separtainya memandang segala hal melalui hitam-putih ideologi kelas, Njoto justru tampil necis dengan biola atau saksofon di tangan, menikmati musik simfoni, dan menulis puisi yang tidak melulu terjebak pada pakem realisme sosialis yang kaku. Jika ia hidup di era modern, Njoto barangkali akan dikenali sebagai sosok hipster alternatif; seorang pencinta konser independen yang menenteng tas kanvas, membuat media komunitas secara mandiri, dan akrab dengan skena musik post-rock.
Fleksibilitas berpikir Njoto ini pulalah yang memberikan warna modern, terbuka, dan universal pada Lekra sejak didirikan bersama Aidit dan tokoh lainnya pada tahun 1950. Sebagai konseptor prinsip "politik sebagai panglima", Njoto secara paradoks justru menjaga agar Lekra tidak sepenuhnya menjadi perpanjangan tangan partai yang dogmatis. Ia merangkul seniman nonkomunis dan menolak "pemerahan" total di sektor kebudayaan. Kharismanya di Lekra bahkan melampaui Aidit; para seniman begitu menghormatinya karena ia tahu cara memperlakukan pekerja seni yang memiliki jiwa merdeka. Salah satu bukti nyata keterbukaannya adalah ketika ia pasang badan melindungi sastrawan religius seperti Hamka dari serangan kritikus Lekra, Pramoedya Ananta Toer, serta keputusannya menghapus karya Ernest Hemingway dari daftar sensor film Barat. Bagi Njoto, kapitalisme memang ditentang secara sistemik, tapi pencapaian kulturalnya tidak mutlak harus dimusuhi.
Bersama Aidit dan Lukman (tiga serangkai pemimpin muda PKI), Njoto membawa partai ini melesat menjadi raksasa politik pasca peristiwa Madiun 1948. Sebagai kepala departemen agitasi dan propaganda, Njoto menukangi Harian Rakjat dan majalah Bintang Merah menjadi corong perang urat syaraf yang sangat efektif melawan musuh-musuh politiknya. Namun, peran vital Njoto bukan sekadar sebagai propagandis. Di balik layar, ia berfungsi layaknya penyeimbang ideologis atau sidekick bagi Aidit; sosok yang mampu meredam ambisi dan gairah politik sang Ketua Umum yang kerap meletup-letup.
Malangnya, harmoni kemitraan ini mulai retak menjelang tahun 1965. Hubungan akrab Njoto dengan Bung Karno memicu kecurigaan di internal PKI. Sukarno yang menyukai fleksibilitas pragmatis Njoto menyapanya dengan panggilan hangat "Dik" dan menjulukinya "Marhaenis sejati". Sebaliknya, Njoto adalah konseptor utama istilah "Sukarnoisme" dan menjadi penulis pidato kepercayaan sang Presiden. Aidit khawatir Njoto telah dijinakkan oleh kekuasaan Istana. Gagasan Njoto mengenai Sukarnoisme dianggap berpotensi merongrong kemurnian asas Marxisme-Leninisme, meskipun bagi Njoto, Sukarnoisme jauh lebih membumi bagi basis massa petani Indonesia dibanding teori-teori impor dari Soviet atau Peking. Akibat gesekan ideologis dan perbedaan poros politik ini, Njoto perlahan didepak dari lingkar inti kekuasaan partai sejak 1964.
Keretakan hubungan dua menara PKI ini kian diperparah oleh prahara domestik. Rumor kedekatan Njoto dengan Rita, seorang penerjemah berambut pirang asal Rusia yang diduga merupakan intelijen KGB, menyulut kemarahan Aidit yang dikenal sangat antipoligami dan memiliki aturan ketat terkait perselingkuhan. Skorsing dan pencopotan jabatan fungsional akhirnya dijatuhkan kepada Njoto. Ironisnya, penyingkiran Njoto dari sisi Aidit justru membuat kepemimpinan PKI kehilangan rem strategisnya. Ketika tragedi Gerakan 30 September 1965 meletus, sebagian besar elit partai, termasuk Njoto, berada dalam kondisi tidak tahu-menahu. Berbagai sejarawan pun sepakat bahwa tidak ditemukan bukti keterlibatan Njoto dalam aksi tersebut. Bahkan pada 6 Oktober 1965 di Bogor, atas permintaan Sukarno, Njoto dengan tegas menyatakan di depan publik bahwa PKI secara kelembagaan tidak bertanggung jawab atas peristiwa yang ia sebut sebagai konflik internal Angkatan Darat tersebut.
Pada akhirnya, buku ini menyisipkan sebuah ironi sejarah yang getir. PKI, sebuah organisasi politik raksasa dengan jutaan simpatisan dan benteng ideologi yang tampak kokoh, perlahan-lahan kehilangan kendali kemudinya justru ketika keharmonisan personal para pemimpinnya mulai runtuh. Melalui kisah hidup Njoto, kita pun disuguhi dinamika politik makro di tengah badai Perang Dingin dan refleksi humanis: bahwa jalannya sejarah sebuah bangsa sering kali ikut ditentukan oleh urusan-urusan yang sangat personal; mulai dari sentimen kedekatan dengan penguasa, ego kepemimpinan, sampai urusan romatika yang tak terselesaikan.
