(Sumber gambar: goodreads.com)
Buku ini terbit pada 2015, namun saya baru berkesempatan menamatkannya pada akhir Juli 2026. Menariknya, membaca Dari Twitwar ke Twitwar hari ini justru memberikan perspektif baru; melihat kembali dinamika sosial, politik, dan diskursus publik Indonesia rentang 2013–2015 menggunakan "kacamata jarak jauh."
Bagi pengguna media sosial, khususnya Twitter (sekarang X), nama Arman Dhani tentu bukan sosok asing. Dikenal sebagai salah satu "selebtwit" yang suka menulis dengan gaya satire, ia kerap terlibat pada perdebatan riuh (twitwar) dengan figur populer lain, sebut saja Felix Siauw dan Hafidz Ary. Namun, di balik tebar pesona dan riuhnya panggung Twitter, ada posisi tegas yang diambil Dhani: keberpihakan.
Dalam kumpulan esai ini (yang dihimpun dari blog pribadi dan berbagai media online) Dhani menegaskan bahwa dalam hidup, keberpihakan adalah keniscayaan. Bahkan, bersikap "netral" sering kali hanyalah bentuk lain dari keberpihakan pada status quo.
Lantas, di mana posisi Dhani? Sebagai bagian dari kelas menengah terpelajar, ia memilih "kemanusiaan dan nilai-nilai konstitusional" sebagai titik tumpunya.
Isu yang Diangkat dan Argumen Menohok
Topik-topik yang dibahas dalam buku ini beragam, tetapi memiliki benang merah yang mencolok:
1. Islam Inklusif vs. Diskriminasi Atas Nama Agama
Melalui esai-esai seperti "Atas Nama Tuhan", "Surat Untuk Bapa Fransiskus", "Jokowi Bukan Islam", dan "Islam Mana Yang Anda Pilih?", Dhani menyoroti bagaimana diskriminasi terhadap kelompok minoritas (seperti Jamaah Ahmadiyah di Bandung dan Syiah di Madura) sering dibungkus oleh legitimasi agama. Dengan tegas, ia menolak tindakan penindasan tersebut dengan pijakan yang jelas: kemanusiaan dan jaminan kebebasan beragama dalam Konstitusi serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
2. Dosa Kemanusiaan dan Janji Negara yang Menguap
Isu Pelanggaran HAM masa lalu menjadi sorotan tajam. Dalam esai "Satu Dekade Munir" dan "Jokowi dan Janji Kemanusiaan", Dhani mengingatkan kita pada kasus pembunuhan Munir yang hanya menyentuh eksekutor lapangan (Pollycarpus) tanpa menjangkau aktor intelektual/dalang utama. Jargon "pemberatasan impunitas" dari rezim ke rezim (mulai dari SBY hingga tahun-tahun awal Jokowi) sering kali hanya janji manis tanpa ada aksi nyata. Kasus-kasus seperti Tragedi '65, Mei '98, Semanggi, Talangsari, hingga penghilangan paksa seolah dibiarkan menguap begitu saja.
3. Satire dan Realitas Sosial
Dhani cakap dalam menangkap ketimpangan hukum dan sosial. Mulai dari ketidakadilan vonis bagi kurir narkoba kecil versus kejahatan korporasi/elite, hingga keruwetan hiruk-pikuk Jakarta yang bikin penat sekaligus dirindukan.
Gaya Bahasa dan Daya Tarik
Meskipun esai-esai dalam buku ini ditulis secara terpisah dan beberapa topik tidak saling berkaitan langsung, kepiawaian Dhani mengolah satire menjadikan bacaan ini terasa menghibur tetapi tetap bernas. Ia mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan terbuka; tidak menelan mentah-mentah narasi arus utama, melainkan menelaah juga dari sudut pandang lain.
Salah satu kutipan yang bisa menggambarkan seluruh narasi dalam buku ini (yang juga tertera di sampul belakang) adalah:
"Buku ini merupakan hasil pemikiran manusia medioker di tengah manusia-manusia medioker lain. Saya menulis sementara yang lain hanya bisa berkomentar dan berbicara."
Sebuah sentilan yang pas. Di tengah riuhnya jutaan komentar di media sosial yang menguap disapu algoritma, Dhani memilih untuk membukukan pemikirannya supaya bisa dibaca setiap saat tanpa harus khawatir koneksi internet terputus.
***
Meskipun peristiwa-peristiwa yang diangkat berlatar 2013-2015, buku ini tetap seru untuk dibaca bertahun-tahun kemudian. Mengapa? Karena banyak dari isu yang disentil Dhani (mulai dari ketimpangan hukum, diskriminasi minoritas, hingga pengabaian kasus HAM masa lalu) masih menjadi "pekerjaan rumah" yang belum juga rampung hingga hari ini.
.jpg)
