Ilustrasi seorang kepala negara yang berbicara tidak sesuai fakta.
(Sumber gambar: magnific.com)
Filsuf Jerman, Jürgen Habermas, dalam teorinya tentang "tindakan komunikatif", mengajukan sebuah premis fundamental: "Sebuah masyarakat baru bisa mencapai kedewasaan demokratis apabila ruang publiknya steril dari distorsi komunikasi". Baginya, bahasa bukan sekadar alat tukar kata, melainkan sebuah instrumen pembentuk konsensus rasional. Ketika komunikasi politik diracuni oleh manipulasi makna atau bahasa yang dirancang untuk membingungkan publik, maka yang terjadi adalah pembusukan demokrasi dari dalam. Bahasa, dengan demikian, bisa menjadi topeng paling sempurna bagi kekuasaan.
Misalnya begini. Kita sering mendengar narasi di panggung-panggung formal yang berbunyi: "Kritik adalah vitamin bagi jalannya pemerintahan, dan kami tidak pernah alergi terhadap masukan."
Jika kita bedah menggunakan pisau analisis Habermas, kalimat semacam itu kerap kali hanya berfungsi sebagai struktur permukaan yang menawan. Di balik retorika santun itu, terdapat struktur dalam yang menyembunyikan realitas kontradiktif. Kalimat lengkap yang tidak diucapkan mungkin berbunyi: "Kritik dipersilakan, sejauh ia tidak mengganggu kenyamanan konsolidasi kekuasaan atau membongkar jejaring kepentingan kami."
Dampaknya tentu bisa ditebak. Ketika ruang publik dijejali oleh kontradiksi antara ucapan dan tindakan, masyarakat pelan-pelan akan mengalami erosi kepercayaan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa membangun diskursus yang sehat jika setiap argumen kritis di media sosial justru direspons dengan pengawasan digital yang ketat, atau penegakan hukum yang terasa tajam ke satu arah? Komunikasi satu arah yang hegemonis ini lambat laun mengubah ruang publik yang demokratis menjadi sekadar panggung sandiwara orasi.
Sentralisasi di Balik Retorika Kebangsaan
Berpegang pada premis tersebut, mari kita teliti bagaimana komunikasi politik di tingkat tertinggi negara kita bekerja belakangan ini. Kita kerap disuguhi narasi tentang "persatuan nasional" dan "gotong royong politik". Di tingkat permukaan, narasi ini terdengar sangat luhur, seolah-olah mengajak semua elemen bangsa untuk menyatukan energi demi pembangunan.
Namun, di tingkat yang lebih dalam, eufemisme "persatuan" ini kerap kali menjadi pembenaran untuk melumat oposisi kritis. Ketika hampir seluruh kekuatan politik dirangkul masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, fungsi kontrol parlemen praktis mengalami kelumpuhan. Yang tersisa bukan lagi musyawarah untuk mufakat, melainkan sebuah proses ketok palu massal terhadap berbagai kebijakan krusial, bahkan yang berpotensi membebani anggaran negara dalam jangka panjang.
Kondisi ini diperparah dengan lahirnya berbagai kebijakan populis berskala masif yang membutuhkan pendanaan luar biasa besar. Ambisi untuk mewujudkan program-program mercusuar ini sering mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Akibatnya, rasio defisit anggaran merangkak naik, memaksa negara untuk melakukan realokasi anggaran dari sektor-sektor esensial lainnya demi mendanai janji-janji politik.
Matematika Kekuasaan vs Logika Pasar
Pada hal pengelolaan ekonomi, dunia akademis tentu mengenal prinsip-prinsip matematika keuangan yang rigid. Dalam ekonomi makro, berlaku hukum dasar: pengeluaran tidak boleh secara konsisten melampaui kapasitas pendapatan, kecuali jika siap menanggung risiko inflasi atau penurunan kredibilitas di mata investor global.
Namun, dalam logika kekuasaan yang tengah berjalan, rumus-rumus ekonomi tersebut tampaknya sedang coba ditekuk. Ketika indikator-indikator makro menunjukkan gejala lampu kuning (seperti penurunan penerimaan pajak akibat melemahnya harga komoditas andalan dan merosotnya nilai tukar mata uang domestik) respons yang muncul dari pembuat kebijakan sering berupa penyangkalan atau optimisme yang dipaksakan.
Institusi keuangan yang seharusnya independen kini perlahan-lahan ditarik ke dalam pusaran pembiayaan agenda-agenda politik. Praktis, independensi moneter yang telah diperjuangkan sejak era reformasi kini menghadapi ujian paling berat akibat adanya skema-skema "berbagi beban" demi menopang proyek-proyek bernuansa populis.
Militarisasi Sipil dan Pembungkaman Terselubung
Gejala lain yang tak kalah mencemaskan adalah kecenderungan untuk membawa disiplin gaya militer ke dalam birokrasi sipil. Penataran para pejabat publik di lembaga-lembaga pendidikan militer, penggunaan atribut-atribut lapangan, sampai pelibatan personel aktif dalam program-program pengadaan logistik sipil, sering dikemas sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan nasionalisme.
Namun, bagi para pembela hak-hak sipil, langkah ini membangkitkan memori kelam masa lalu tentang perluasan peran aparat dalam urusan domestik. Ketika regulasi diubah untuk mempermudah penempatan personel keamanan di pos-pos sipil strategis, batas-batas demokrasi yang sehat menjadi kabur.
Ironisnya, di tengah proses perubahan regulasi tersebut, tindakan-tindakan intimidasi fisik terhadap para aktivis hukum dan hak asasi manusia masih saja terjadi di lapangan. Salah satu contoh nyata yang sempat memicu sorotan luas adalah kasus penyerangan fisik menggunakan air keras terhadap Andrie Yunus yang tengah aktif mengkritisi revisi undang-undang institusi keamanan. Kasus-kasus seperti ini dikhawatirkan memicu chilling effect, ketika masyarakat menjadi takut untuk bersuara.
Melawan Amnesia Sejarah
Sejarah mencatat bahwa model pemerintahan yang mengedepankan konsensus elite mutlak tanpa checks and balances yang kuat pernah diterapkan di negeri ini pada dekade 1960-an dan sepanjang era Orde Baru. Karakteristik utamanya serupa: kabinet yang gemuk demi mengakomodasi semua faksi, pembungkaman suara-suara sumbang, serta sentralisasi kendali ekonomi di tangan lingkaran dekat penguasa.
Para pendukung pemerintah saat ini berargumen bahwa penataan ini diperlukan demi stabilitas nasional dan percepatan pembangunan. Mereka mengklaim bahwa pemimpin saat ini tetap bergerak dalam koridor hukum dan konstitusi yang berlaku. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman kritik dan pengelolaan ekonomi yang ugal-ugalan adalah stabilitas yang semu. Ketika benteng pertahanan fiskal jebol dan ketidakpuasan sosial di akar rumput tidak lagi memiliki saluran resmi di parlemen, maka jalanan akan menjadi panggung politik yang tak terkendali.
Pada akhirnya, kita sedang disuguhi sebuah eksperimen politik yang berisiko tinggi. Sindiran-sindiran tajam di ruang publik yang awalnya dimaksudkan sebagai shock therapy agar para pengambil keputusan kembali ke jalan rasionalitas, kini tampaknya tidak lagi mempan. Ketika akal sehat dalam bernegara mulai tergusur oleh absolutisme kekuasaan, kita hanya bisa berharap bahwa ongkos sejarah yang harus dibayar oleh bangsa ini tidak terlalu mahal.
