Sumber gambar: goodreads.com
Indonesia adalah laboratorium yang menarik untuk meneliti tentang peran media terhadap dinamika sosial dan politik. Sebab, sejarah bangsa ini memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah medianya. Pers cetak tumbuh beriringan dengan kesadaran nasional di masa kolonial. Radio menjadi senjata revolusi dalam perjuangan kemerdekaan. Televisi hadir sebagai alat propaganda sekaligus pembangunan ekonomi di bawah rezim Orde Baru Suharto yang otoriter (1966–1998). Ketika era digital datang, ia pun memasuki panggung yang sudah penuh dengan kepentingan, kekuasaan, dan sejarah panjang tentang siapa yang berhak bicara dan siapa yang harus mendengarkan.
Lantas, dalam buku Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital karya Ross Tapsell, ia memberikan analisis tentang realitas media Indonesia yang kompleks, berlapis, dan penuh kontradiksi.
Warisan Sejarah dan Transisi ke Era Digital
Salah satu kekuatan buku Tapsell adalah kesadarannya bahwa memahami media digital Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa memahami akar historisnya. Bab pertama buku ini menguraikan dengan ringkas dan padat bagaimana setiap medium yang hadir di Indonesia selalu berakar pada konteks sosial-politik tertentu.
Pada masa kolonial Belanda, pers berbahasa Melayu menjadi wahana tumbuhnya rasa kebangsaan. Surat kabar dan pamflet membentuk imajinasi tentang komunitas bangsa yang belum terwujud secara politik. Ketika Jepang menduduki Indonesia, lalu ketika revolusi meletus, radio menjadi medium yang paling ampuh: siaran langsung, jangkauan luas, dan kemampuannya membangkitkan emosi kolektif yang tidak tertandingi oleh medium lain pada zamannya.
Kemudian, di bawah Suharto, televisi hadir sebagai medium tunggal yang dikendalikan negara. TVRI menjadi corong pembangunanisme sekaligus perekat identitas nasional versi rezim; satu suara, satu wajah, satu narasi. Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, tatanan media yang selama tiga dekade membekukan keberagaman suara pun ikut retak. Era Reformasi membuka keran kebebasan pers, dan media swasta tumbuh bagai jamur di musim hujan.
Namun, liberalisasi ini tidak datang tanpa konsekuensi. Kebebasan pers yang tiba-tiba menciptakan iklim yang rentan terhadap konsentrasi kepemilikan; dan di sinilah benih oligarki media mulai disemai.
Oligarki Media: Wajah Lama dalam Baju Baru
Tapsell berargumen bahwa salah satu fenomena paling menentukan dalam lanskap media Indonesia pasca-Reformasi adalah menguatnya konglomerasi media di tangan segelintir orang kaya dan berkuasa. Namun, ia berhati-hati untuk tidak menyederhanakan situasi ini sebagai satu oligarki tunggal yang monolitik. Ia lebih memilih istilah "multi-oligarki": sejumlah pemilik media besar yang masing-masing mendorong kepentingannya sendiri, bukan kepentingan kartel bersama.
Gambaran ini penting karena ia menjelaskan sesuatu yang paradoks: meskipun ada banyak saluran media di Indonesia, keberagaman suara tidak serta-merta terjamin. Ketika satu pemilik menguasai stasiun televisi, portal berita daring, platform digital, dan bisnis-bisnis lain yang terintegrasi (mulai dari perbankan, gaming, transportasi, sampai pengiriman makanan) maka kepemilikan yang beragam secara nominal itu tidak mencerminkan keberagaman perspektif secara substantif.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kepemilikan media bersimpang dengan ambisi politik. Selain menggunakan media mereka untuk mendukung kandidat tertentu, beberapa oligark media Indonesia memanfaatkannya untuk "mengiklankan diri" sebagai presiden. Media, dalam konteks ini, adalah mesin politik, alat pencitraan, dan instrumen kekuasaan.
Bab ketiga menyajikan potret-potret ini dengan detail yang kaya, didukung wawancara langsung dengan para pemilik media dan jurnalis senior. Gaya penulisan Tapsell yang jurnalistik, membuat bagian ini terasa seperti membaca reportase mendalam yang sekaligus berisi secara teoritis.
Konvergensi dan Ancaman terhadap Pluralisme
Satu tema besar lain yang diurai Tapsell adalah konvergensi media. Di era digital, batas antara media cetak, radio, televisi, dan platform daring semakin kabur. Perusahaan media yang dahulu beroperasi di satu segmen kini merambah ke semua. Konvergensi ini, dalam narasi optimistis, dianggap memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan efisiensi.
Namun, Tapsell menunjukkan sisi gelapnya. Konvergensi yang berjalan bersamaan dengan konsolidasi kepemilikan justru memperparah homogenisasi konten. Ketika satu pemilik mengelola stasiun TV, radio, koran, dan portal berita sekaligus, dan semua platform itu mendaur ulang konten yang sama dengan sumber daya manusia yang dipangkas demi efisiensi, maka yang terjadi bukan kekayaan informasi, melainkan pengulangan narasi yang sama dalam bungkus yang berbeda.
Kombinasi dari konvergensi teknologi, efisiensi produksi berita yang mengorbankan kedalaman, sistem multi-oligarki, dan jalinan erat antara media dengan kepentingan politik dan bisnis tertentu, menurut Tapsell, gagal mempromosikan (bahkan mengancam) keberagaman informasi di Indonesia yang sedang berupaya membangun demokrasi yang sehat.
Warga dan Perlawanan Digital: Antara Harapan dan Kerumitan
Apakah semuanya suram? Tapsell tidak memberikan narasi hitam-putih. Bab keempat bukunya menghadirkan dimensi yang berbeda: bagaimana platform digital juga memberi ruang bagi gerakan counter-oligarchic; perlawanan terhadap dominasi oligarki dari bawah.
Studi kasus utamanya adalah "Kawal Pemilu" pada Pemilihan Presiden 2014; sebuah inisiatif warganet yang secara crowdsource mengumpulkan dan memverifikasi hasil penghitungan suara dari seluruh penjuru Indonesia secara real-time. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap momen yang mengancam kepercayaan publik terhadap demokrasi: pada malam pemilu, TVOne mengumumkan Prabowo Subianto sebagai pemenang, sementara MetroTV menyatakan Joko Widodo yang menang; dua stasiun besar yang dimiliki oleh dua kubu politik berbeda, memberikan hasil yang saling bertentangan kepada publik yang sama.
Di tengah kekacauan informasi itu, Kawal Pemilu hadir sebagai pengawal data: menghimpun jutaan relawan siber untuk memotret dan mengunggah formulir C1 (rekapitulasi suara tingkat TPS) dari seluruh Indonesia, membangun basis data yang independen dari kepentingan kedua belah pihak. Ini adalah demokrasi partisipatif yang tumbuh dari kepercayaan warga satu sama lain.
Tapsell juga menyoroti bagaimana kampanye Jokowi sendiri (sebagai kandidat dari luar lingkaran oligarki Jakarta) sangat bergantung pada mobilisasi media sosial dan liputan akar rumput yang tidak bisa dibeli oleh jaringan media konvensional. Kemenangan Jokowi, dalam analisis Tapsell, sebagian adalah kemenangan media digital yang melampaui kuasa uang dan koneksi oligark.
Meskipun demikian, Tapsell tidak terjebak pada utopisme digital. Ia juga menunjukkan tumpang-tindih dan kontradiksi internal dalam gerakan perlawanan oligarki itu sendiri; bagaimana kandidat populis pun tidak lepas dari logika pencitraan media, bagaimana media sosial juga menjadi medan disinformasi, dan bagaimana batas antara gerakan warga yang autentik dengan operasi politik terencana sering tidak jelas.
***
Yang tersisa setelah membaca karya Tapsell adalah pemahaman bahwa revolusi digital di Indonesia (seperti di tempat lain) bukanlah kisah tunggal tentang pemberdayaan atau penindasan. Ia adalah medan yang terus bergerak, di mana oligarki dan warga, uang dan idealisme, kekuasaan dan perlawanan, saling tarik-menarik tanpa henti.
Pertanyaan Tapsell di awal buku "Apa pesan dari medium digital?" tidak dijawab dengan satu jawaban tunggal. Dan itu, justru, adalah jawaban yang paling jujur.
